www.bmtpas.com  Mulai 1 Januari 2025, Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini sebesar 11 persen akan dinaikkan menjadi 12 persen. Kebijakan ini menuai berbagai respons dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Kebijakan ini membawa dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kenaikan tarif PPN ini diproyeksikan oleh banyak ekonom sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang sedang tertekan. Kenaikan PPN akan meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam pengeluaran mereka, mengurangi konsumsi yang tidak perlu, dan meningkatkan tabungan. Dengan tambahan penerimaan dari PPN, pemerintah dapat memperkecil defisit anggaran, sehingga pengelolaan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

Namun selain berbagai prediksi pengaruh positif terhadap kondisi fiskal negara terdapat juga berbagai dampak negatif yang kemungkinan akan segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat :

1. Beban Ekonomi bagi Rumah Tangga Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga memberatkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang rentan terhadap perubahan biaya hidup.
2. Penurunan Daya Beli Dengan harga yang lebih tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Biaya Produksi Pelaku usaha, terutama UMKM, mungkin menghadapi kenaikan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat mengurangi margin keuntungan mereka.
4. Potensi Inflasi Kenaikan tarif PPN dapat memicu inflasi, mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik dan berdampak luas pada perekonomian.
5. Ketimpangan Ekonomi Kalangan atas mungkin tidak terlalu terpengaruh, tetapi kalangan bawah akan merasakan dampak lebih signifikan, memperburuk kesenjangan ekonomi.

Dalam menyikapi kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk mengimbanginya dengan program kompensasi, seperti subsidi atau bantuan sosial, untuk melindungi kelompok rentan. Selain itu, pengelolaan hasil pajak yang transparan dan efektif harus menjadi prioritas, agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kenaikan tarif ini. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat mendukung pembangunan nasional tanpa membebani rakyat secara berlebihan.