www.bmtpas.com Isu penutupan Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia—menjadi alarm serius bagi stabilitas energi global. Bagi Indonesia, yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM, gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah dapat berdampak langsung pada tekanan fiskal, inflasi, hingga nilai tukar. Dalam konteks ini, kebijakan penghematan energi yang mulai didorong pemerintah menjadi langkah adaptif, meskipun efektivitas dan keberlanjutannya tetap perlu dikaji secara kritis.

Secara ekonomi, terganggunya pasokan energi global akan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Indonesia, meskipun bukan sepenuhnya negara importir murni, tetap rentan karena kebutuhan domestik yang tinggi belum sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri. Ketika harga minyak naik, beban subsidi energi dalam APBN berpotensi membengkak. Jika pemerintah mempertahankan harga BBM, maka ruang fiskal akan tertekan. Sebaliknya, jika harga disesuaikan, maka inflasi akan meningkat dan daya beli masyarakat bisa menurun. Dampak lanjutannya bisa terasa pada sektor riil, terutama transportasi, logistik, dan industri manufaktur.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per pekan muncul sebagai salah satu strategi penghematan energi. Secara teori, pengurangan mobilitas harian akan menekan konsumsi bahan bakar, terutama di kota-kota besar yang padat. Jika satu hari dalam seminggu jutaan pekerja tidak melakukan perjalanan, maka konsumsi BBM untuk transportasi dapat ditekan secara signifikan. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak sepenuhnya linear. Di satu sisi, memang terjadi pengurangan konsumsi energi pada sektor transportasi, tetapi di sisi lain konsumsi listrik rumah tangga justru meningkat. Selain itu, tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan WFH, sehingga dampaknya bersifat parsial.

Keberlanjutan kebijakan WFH juga menghadapi tantangan dari sisi produktivitas dan budaya kerja. Tidak semua organisasi memiliki kesiapan infrastruktur digital yang memadai, dan tidak semua jenis pekerjaan dapat diukur secara output-based. Jika tidak dikelola dengan baik, WFH justru berpotensi menurunkan efisiensi kerja. Oleh karena itu, kebijakan ini lebih tepat diposisikan sebagai langkah jangka pendek atau situasional, bukan solusi permanen untuk penghematan energi.

Di sisi lain, opsi kenaikan harga BBM menjadi kebijakan yang hampir tidak terelakkan jika tekanan harga global terus meningkat. Pengalaman di beberapa negara ASEAN menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM sering kali dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal. Indonesia pun memiliki rekam jejak serupa. Namun, kebijakan ini sangat sensitif secara sosial dan politik, karena berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, jika kenaikan harga dilakukan, pemerintah perlu mengimbanginya dengan program kompensasi yang tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai atau subsidi transportasi publik.

Secara keseluruhan, penghematan energi di tengah ketidakpastian global merupakan langkah yang rasional, namun harus dirancang secara komprehensif. WFH bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempercepat transisi energi, meningkatkan produksi domestik, serta memperkuat efisiensi di berbagai sektor. Krisis energi global seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural, bukan sekadar respons jangka pendek yang reaktif.