www.bmtpas.com Indonesia, sebagai bangsa dengan sejarah perjuangan panjang menuju kemerdekaan, telah merumuskan cita-cita mulia dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Merdeka, adil, dan makmur adalah panggilan jiwa yang tercermin dalam setiap kalimat dokumen tersebut. Dalam konteks pembangunan ekonomi, salah satu sorotan istimewa UUD 1945 adalah pemberian peran utama kepada koperasi sebagai “soko guru”. Bagaimana sebenarnya koperasi memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita ini?

Meskipun kata “koperasi” tak secara eksplisit tertera dalam UUD 1945, semangat yang melatarbelakangi koperasi tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2). Perekonomian yang dirancang sebagai usaha bersama dengan dasar kekeluargaan bukan sekadar kalimat kosong. Ini adalah dorongan kuat untuk menciptakan fondasi ekonomi yang setara dan inklusif, yang sejalan dengan semangat koperasi yang berakar pada nilai-nilai kesetaraan dan gotong royong.

Koperasi, sebagai bentuk organisasi ekonomi yang unik, tidak hanya tentang mencari untung. Ini adalah cerminan kesatuan dan saling bantu. UUD 1945 secara implisit mengakui bahwa mencapai keadilan ekonomi memerlukan partisipasi aktif seluruh warga negara. Koperasi, dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan partisipasi dan keadilan, memberikan wadah nyata untuk masyarakat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan keuntungan ekonomi.

Peran utama koperasi dalam pembangunan ekonomi tak hanya sebatas idealisme. Koperasi memiliki daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam struktur koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dengan demikian, koperasi mampu memberikan peluang akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, mengurangi disparitas yang terkadang merongrong masyarakat.

Dengan menjadikan koperasi sebagai “soko guru”, UUD 1945 juga memberikan pijakan untuk memajukan ekonomi lokal. Melalui koperasi, masyarakat di tingkat mikro dapat berkolaborasi dalam usaha ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian berbasis koperasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor besar dan asing, sehingga memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mengontrol perekonomian mereka sendiri.

Namun, kesuksesan koperasi dalam menjalankan peran tersebut bergantung pada dukungan luas dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas menjadi kunci. Juga, sadarilah bahwa koperasi adalah buah usaha bersama, yang memerlukan partisipasi aktif dari anggota dan pemahaman masyarakat mengenai manfaatnya.

Dalam akhirnya, semangat koperasi sebagai “soko guru” ekonomi Indonesia adalah cerminan dari semangat gotong royong dan keadilan yang melekat dalam bangsa ini. UUD 1945 menetapkan fondasi yang kuat bagi koperasi untuk membantu mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Melalui koperasi, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan, dan keadilan ekonomi dapat diperjuangkan dengan lebih gigih. #jpr