www.bmtpas.com Sejak awal April 2025, Pemerintah Arab Saudi resmi menghentikan sementara penerbitan visa umrah dan kunjungan bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini berlangsung hingga pertengahan Juni 2025 atau hingga selesainya musim haji.
Langkah ini diambil untuk mengatur arus masuk jamaah dan mencegah praktik ilegal yang kerap terjadi menjelang puncak haji. Otoritas Arab Saudi bahkan telah menetapkan 13 April 2025 sebagai batas akhir masuknya jamaah umrah ke negara tersebut. Semua jamaah umrah diwajibkan meninggalkan Arab Saudi paling lambat 29 April 2025. Setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi jamaah umrah yang diizinkan masuk ke wilayah Kerajaan.
Melaksanakan ibadah haji merupakan dambaan setiap Muslim. Namun, keterbatasan kuota dan lamanya daftar tunggu membuat sebagian orang tergoda mencari celah, termasuk melalui tawaran berhaji instan atau lewat jalur yang tidak resmi.
Ironisnya, pilihan ini justru dapat membawa konsekuensi serius. Di tengah pengawasan ketat Pemerintah Arab Saudi, menunaikan haji tanpa prosedur resmi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
Penegakan Aturan Ketat
Pemerintah Indonesia melalui KJRI di Jeddah juga mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh WNI. Konsul Haji KJRI, Nasrullah Jasam, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas waktu tinggal bisa berujung pada sanksi berat. Travel agent yang tidak melaporkan jamaah overstay bisa dikenai denda hingga SAR 100.000 atau lebih dari Rp400 juta.
Sebagai bentuk penegakan aturan, Arab Saudi meningkatkan pengawasan dan keamanan secara ketat. Aparat militer diterjunkan, razia besar-besaran dilakukan, dan semua jalur masuk ke Kota Suci Makkah dijaga ketat.
Rumah-rumah warga yang dicurigai menampung jamaah nonhaji pun diperiksa. Jamaah tanpa visa haji resmi bukan hanya dideportasi, tetapi juga bisa dikenai denda besar, dipenjara, hingga masuk daftar hitam yang melarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.
Risiko Berat Jamaah Nonprosedural
Ada sejumlah risiko besar yang dihadapi jamaah ilegal:
Deportasi dan Sanksi Berat
Tanpa dokumen resmi, mereka bisa langsung dideportasi, dipenjara, dan masuk daftar hitam 10 tahun.Tidak Mendapat Layanan di Armuzna
Jamaah ilegal tidak berhak atas tenda, makanan, maupun transportasi resmi saat puncak ibadah. Dalam suhu ekstrem mencapai 50 derajat Celcius, hal ini sangat membahayakan.Ketidakpastian Kepulangan
Karena tidak masuk dalam skema haji resmi, mereka akan kesulitan memperoleh kepastian kepulangan, apalagi jika bandara fokus melayani jamaah resmi.
Penutup
Berhaji adalah panggilan suci, namun ia juga memerlukan niat, usaha, dan kepatuhan terhadap aturan syariat dan negara. Menempuh jalan pintas melalui jalur ilegal bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Haji yang sah dan mabrur bukan hanya soal tiba di Arafah, tetapi juga soal integritas, niat yang lurus, dan cara yang benar.
Semoga setiap calon jamaah dapat menahan diri dan bersabar menunggu giliran, karena ketaatan adalah bagian dari ibadah itu sendiri.